Bangkalan - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Bangkalan mendapat jatah dana alokasi khusus (DAK) Rp 9 miliar dari pemerintah pusat. Namun, anggaran tersebut terancam dibekukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Penyebabnya, serapannya sangat rendah.
Kemenkeu sudah memberi waktu kepada Dinas Perkim Bangkalan untuk meningkatkan serapan DAK. Batas akhirnya adalah Jumat (21/7). Jika sampai hari ini serapannya tidak sampai 30 persen, dana tersebut sudah tidak bisa dicairkan lagi.
Karena itu, Komisi C DPRD Bangkalan memanggil pihak dinas perkim Kamis (20/7). Agendanya, evaluasi serapan DAK 2017. Dalam kesempatan tersebut, wakil rakyat juga mengevaluasi pelaksanaan APBD 2016.
Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Suyitno mengatakan, pemanggilan dinas perkim semata-mata untuk evaluasi. Banyak hal yang menjadi pembahasan. Di antara yang ditekankan adalah realisasi kegiatan 2017 yang bersumber dari DAK.
Politikus PDI Perjuangan itu mendesak agar kegiatan-kegiatan yang bersumber dari DAK dimaksimalkan. Sebab, apabila tidak sesuai dengan target, Kemenkeu RI tidak mencairkan dana tersebut.
”Kalau dari dinas tadi, besok (hari ini, Red) sudah harus mencapai 30 persen realisasinya. Termasuk pada tahap perencanaan,” katanya.
Konsekuensinya, kata Suyitno, harus menerima jika kucuran DAK tidak bisa diserap. ”Ya, semacam dibekukan. Karena memang sekarang aturannya sedikit ketat. Kalau tahun sebelumnya kan dikembalikan ketika kegiatan dianggap tidak memungkinkan,” tuturnya.
Atas dasar itu, Komisi meminta dinas perkim benar-benar memerhatikan serapan DAK. Sebab, ketika kegiatan yang sudah di-plotting gagal dilaksanakan, banyak pihak yang dirugikan, terutama masyarakat Bangkalan.
”Itu kan masuk belanja langsung. Jadi eman jika tidak terserap. Ya, katanya dinas optimistis bisa mencapainya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Bangkalan Ach. Fauzan menyatakan, kedatangannya ke komisi C sebatas evaluasi bersama. Tidak ada hal yang urgen. Dewan hanya ingin realisasi kegiatan tahun 2017 lebih optimal. ”Biasa evaluasi. Karena komisi C mitra kami,” akunya.
Mantan kepala bappeda itu menyampaikan, dalam pertemuan ini komisi C mewanti-wanti agar kegiatan yang dikucurkan dari DAK bisa terlaksana dengan maksimal. Tahun ini, perkim mendapat jatah kurang lebih Rp 9 miliar DAK.
”Kami optimistis, hingga besok (hari ini, Red) bisa mencapai 30 persen untuk kegiatan yang bersumber dari DAK. Sebab kalau tidak, bisa berdampak pada proses pencairan dari Kemenkeu RI,” tandasnya.
Sumber : http://www.jawapos.com/radarmadura
BACA JUGA :
0 komentar:
Posting Komentar