BANGKALAN – Kecemasan wakil rakyat menjadi kenyataan. Pemangkasan terhadap dana alokasi khusus (DAK) 2017 terbukti. Dana dari APBN yang dikucurkan ke Pemkab Bangkalan tahun ini susut Rp 75 miliar lebih dibanding tahun lalu.
Tahun ini pemkab ujung barat Madura hanya memperoleh Rp 354.197.441.000. Padahal, tahun lalu mencapai Rp 429 miliar lebih. Kondisi tersebut tidak lepas dari kinerja Pemkab Bangkalan yang dinilai belum maksimal.
Karena alasan itu pemeritah pusat mempertimbangkan untuk mengalokasikan DAK dengan pagu anggaran yang besar. Demikian disampaikan Anggota Banggar DPRD Bangkalan Musawwir, Kamis (11/5). Dia mengatakan, penurunan DAK 2017 perlu menjadi evaluasi.
Sebab, nominal penurunan dari tahun lalu cukup besar hingga Rp 75 miliar lebih. ”Ada kaitannya dengan kemampuan APBN. Tapi juga karena serapan DAK 2016 yang minim,” katanya.
Peristiwa kurang baik ini perlu dibenahi. Pihaknya tidak bisa menjelaskan secara detail atas serapan DAK 2016. Namun dia mengklaim ada DAK 2016 dikembalikan karena mepet waktu untuk direalisasikan. Pemkab tidak mampu memberikan progres pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana tersebut.
Bukan hanya itu, di 2016 ada kegiatan sebesar Rp 96 miliar juga terpaksa dibayarkan dari DAU. Itu terjadi karena kegiatan tersebut sudah dilaksanakan. Namun laporan progresnya tidak dilaporkan ke Kemenkeu. ”Jadi, mau tidak mau untuk memenuhi itu terpaksa ngambildari DAU,” ujarnya.
Karena itu, dia merasa tidak heran ketika DAK 2017 dipangkas oleh pemerintah pusat. Itu mengindikasikan jika kinerja Pemkab Bangkalan masih lemah. Padahal, seyoganya DAK itu dialokasikan tentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan di daerah sesuai prioritas nasional.
”Semestinya dimanfaatkan dengan maksimal. Kalau begini yang rugi masyarakat tidak bisa menikmati manfaat dari kucuran dana tersebut,” ucapnya.
Politikus PKS itu mengungkapkan, pihaknya tidak yakin tahun ini dana Rp 354.197.441.000 bakal terserap sempurna. Itu bisa terjadi jika pemerintahan di Kota Salak tetap tidak mau berbenah. ”Contoh hal kecil saja, banyak plotting anggaran diubah. Itu kan bukti kalau pemerintahannya belum beres,” katanya.
Kepala BPKAD Bangkalan Syamsul Arifin membenarkan penerimaan DAK 2017 mengalami penurunan. Namun hal itu bukan karena faktor kinerja pemkab yang tidak maksimal. ”Itu sudah menjadi kebijakan pusat,” katanya.
Sumber : http://radarmadura.jawapos.com
BACA JUGA :
0 komentar:
Posting Komentar