BANGKALAN – Penganggaran Rp 1.463.833.100 untuk pakaian pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab Bangkalan menuai protes. Sebab, dana miliaran itu lebih tepat diperuntukkan pembangunan sekolah yang rusak.
Protes datang dari Direktur Jaka Jatim Mathur Husyairi Senin (5/6). Dia menilai anggaran Rp 1,4 miliar itu terlalu besar jika untuk pengadaan pakaian. Separo dari dana itu bisa memperbaiki fasilitas sekolah di pelosok desa.
”Sayangnya, pemerintah kita ini kurang peka. Tapi kalau sudah telanjur dianggarkan, kami minta dewan ikut mengawasi,” katanya.
Sebab, lanjut Mathur, proyek pengadaan pakaian rentan disalahgunakan. Oknum pejabat biasanya mengambil keuntungan jauh lebih besar dari harga biasanya.
”Dewan jangan diam dalam memberikan kontrol, meskipun juga dapat jatah pakaian itu,” desaknya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman mengatakan, dari awal memang janggal kalau anggaran Rp 1,4 miliar itu hanya untuk dua OPD. ”Pasti tersebar di OPD yang lain,” ucapnya.
Mengenai pengawasan, politikus PDIP itu menegaskan siap mengawasi secara ketat. ”Tanpa dibilang, itu sudah tugas yang melekat di kami,” imbuhnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Syamsul Arifin tetap bersikukuh dan sempat membantah kucuran dana miliaran tersebut. Meski demikian, dia mengakui anggaran Rp 1,4 miliar itu tidak hanya untuk dua OPD. Tetapi, tersebar di beberapa OPD.
”Saya pikir untuk pakaian dinas saja. Kalau untuk item-item yang lain, ya tersebar di sejumlah OPD,” kelitnya.
Dana untuk pakaian tampak besar karena diakumulasikan dari semua OPD. Namun, ketika dirinci, sangat kecil dan standar. Syamsul menegaskan, belanja pakaian tersebut tidak dianggarkan setiap tahun. ”Itu berdasarkan kebijakan dan kebutuhan di masing-masing OPD,” jelasnya.
Menurut Syamsul, tidak mungkin para pimpinan OPD menganggarkan jika tidak dianggap urgen. Belanja pakaian adat, misalnya. Dinas kebudayaan dan pariwisata menganggap itu penting sehingga perlu dianggarakan.
”Dinas terkait yang menganggarkan. Kalau instansi kami sendiri, ya jelas tidak mengajukan pengadaan pakaian demikian. Cukuplah untuk pakaian dinas,” tandasnya.
Sumber : http://radarmadura.jawapos.com
BACA JUGA :
0 komentar:
Posting Komentar