Pembahasan hasil evaluasi RAPBD Bangkalan 2017 cukup alot. Saat ini bola itu berada di tangan tim anggaran (timgar) dan badan anggaran (banggar). Pemerintah provinsi (pemprov) merasionalisasi beberapa plotting anggaran untuk diperbaiki kembali.
Dalam RAPBD 2017 yang diajukan ke gubernur terdapat hal yang janggal. Empat SMA negeri di Bangkalan diajukan mendapat operasional Rp 590.800.000. Padahal, SMA/SMK sudah dikelola pemprov.
Empat sekolah itu adalah SMAN 1 Bangkalan, SMAN 2 Bangkalan, SMAN 3 Bangkalan, dan SMAN 1 Kamal. Gubernur Jawa Timur mengevaluasi penganggaran tersebut. Sebab, pemkab sudah tidak berwenang mengurus SMA/SMK.
Berkas hasil evaluasi gubernur Nomor 188/905/013.4/2017 tentang Raperda Bangkalan dan Raperbup tentang Penjabaran APBD 2017 saat ini ada di meja DPRD. Legislatif dan eksekutif harus kembali memperbaiki poin-poin yang dievaluasi itu.
Anggaran tersebut diajukan oleh dinas pendidikan (disdik). Instansi ini beralasan menyertakan anggaran tersebut untuk persiapan. Kini anggaran di atas Rp 100 juta untuk masing-masing sekolah itu sudah dinolkan.
”Kami ajukan karena sebatas untuk persiapan. Dimungkinkan ada kebutuhan seperti biaya untuk guru tidak tetap (GTT) dan lainnya,” kata Kabid Perencanaan Anggaran Disdik Bangkalan Ery Yadi Santoso, Jumat (27/1).
Humas SMAN 3 Bangkalan Diah Prameswari mengaku tidak mengetahui pengajuan anggaran tersebut. Sebab, pengelolaan sekolah menengah atas itu sudah menjadi kewenangan pemprov. ”Sekolah tidak mengajukan,” ucapnya.
Pernyataan sama disampaikan Kepala SMAN 1 Bangkalan Abd. Syukur. Dia juga mengaku tidak mengetahui adanya pengajuan anggaran operasional untuk sekolahnya. ”Mungkin itu anggaran untuk guru tugas (THL, Red),” ungkapnya.
Kepala SMAN 1 Kamal Roosdiantini justru khawatir jika anggaran tersebut sampai disetujui gubernur. Sebab, jika menjadi temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) tidak menutup kemungkinan juga akan melibatkan pihak sekolah. Karena itu, dia mengaku bersyukur anggaran tersebut diketahui sebelum APBD disahkan.
”Kalau diusut bisa jadi kami juga dianggap terlibat. Padahal kami tidak tahu mengenai anggaran itu,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Hosyan menegaskan, tidak pernah membahas anggaran operasional sekolah pada rapat komisi. Sebab, SMA/SMK sudah menjadi kewenangan pemprov. ”Demi Tuhan kami tidak pernah membahas dan kami tidak tahu masalah itu. Silakan tanya kepada disdik langsung yang menganggarkan,” terangnya.
Meski demikian, pihaknya tidak mau disebut kecolongan. Lagi-lagi dia dengan tegas menyatakan, anggaran operasional tersebut tidak muncul dalam rapat komisi. ”Kalau kami bahas pastinya sudah tidak kami setujui,” ujarnya.
Di lain pihak, Ketua Timgar Bangkalan Eddy Moeljono tidak banyak berkomentar. Dia meminta koran ini untuk konfirmasi kepada legislatif. Dia beralasan pembahasan dilakukan bersama banggar di gedung dewan. ”Silakan tanya ke sana saja. Saya takut salah,” kelit pria yang juga Sekkab Bangkalan ini.
sumber : http://radarmadura.jawapos.com/
BACA JUGA :
0 komentar:
Posting Komentar