Rasionalisasi anggaran beberapa anggaran dalam RAPBD Bangkalan 2017 bukan tanpa alasan. Sebab, beberapa alokasi dianggap terlalu besar. Karena itu, harus diperbaiki.
Sebelumnya terungkap bahwa perjalanan dinas (perdin) dianggarkan Rp 26,2 miliar. Termasuk milik DPRD Rp 13,4 miliar atau 51,14 persen. Kemudian, pengadaan kendaraan dinas Rp 6,9 miliar dan belanja makan dan minum (mamin) Rp 14,8 miliar. Sementara, anggaran belanja untuk infrastruktur jalan dan jembatan hanya 8,6 persen dari total anggaran Rp 2,19 triliun.
Anggaran program ini minimal sepuluh persen. Karena itu, anggaran yang terlalu besar itu diminta untuk dialihkan ke belanja infrastruktur. Alokasi belanja program pengentasan kemiskinan melalui usaha ekonomi mikro masih kurang.
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim Beny Sampir Wanto mengatakan, catatan itu dilayangkan karena plotting anggaran tersebut dianggap terlalu besar. Dia menyatakan, rasionalisasi anggaran itu harus masuk akal. ”Waktu perbaikan ini harus dimaksimalkan supaya tidak dievaluasi lagi,” terangnya Jumat (27/1).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan Imron Rosyadi mengatakan, pembahasan bersama tim anggaran (timgar) terus berlangsung. Namun, belum menemukan titik terang. Mau tidak mau pembahasan ditunda Senin (30/1). ”Semua evaluasi gubernur itu masih dirumuskan antara timgar dan banggar,” katanya.
Ketua DPRD itu mengungkapkan, rasionalisasi perdin, mamin, dan pengadaan kendaraan dinas, itu masih dalam pembahasan. Harus segera dituntaskan. Sebab, semua itu sangat dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan selama setahun ke depan.
”Apalagi, untuk pejabat eselon IV belum memiliki kendaraan dinas. Jadi, masih dibutuhkan,” terangnya.
Khusus anggaran mamin, Imron mengklaim plotting anggaran itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi birokrasi di Kota Salak. Meski pemprov mengganggap tergolong besar, semua itu sudah berdasarkan perhitungan dan analisis penganggaran. ”Harus dirumuskan bersama. Artinya, ada beberapa yang harus dikurangi,” ucapnya.
Dengan estimasi waktu yang cukup banyak, timgar dan banggar memiliki waktu cukup baik untuk mempercepat. Senin atau Selasa diperkirakan sudah selesai.
Perwakilan Timgar Syamsul Arifin mengatakan, pembahasan hasil evaluasi gubernur itu kini proses penyelesaian. Timgar dan banggar diberi waktu hingga Rabu mendatang. ”Pasti selesai. Catatan gubernur itu tetap kami jawab bersama tim banggar,” tandasnya.
sumber : http://radarmadura.jawapos.com/
BACA JUGA :
0 komentar:
Posting Komentar