SAMPANG – Banyaknya anggaran pemeliharaan rutin, rehabilitasi sedang atau berat, dan pembangunan kantor di Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang dinilai tidak wajar. Sebagai instansi yang memiliki unit pelaksana teknis dinas (UPTD), disdik memang mendapat anggaran lebih besar.
Akan tetapi, bila dibandingkan dengan tiga organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya yang sama-sama memiliki UPTD, anggaran pemeliharaan, rehab, dan pembangunan gedung di disdik lebih besar dua kali lipat. Bahkan di OPD lain seperti dinas kesehatan (dinkes) dan dinas pertanian (disperta), hanya ada program pemeliharaan rutin gedung kantor. Itu pun anggarannya tidak lebih dari Rp 300 juta.
Hanya Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB-PPPA) Sampang yang memiliki tiga kegiatan seperti disdik. Tapi, nilai anggarannya lebih efisien. Padahal, empat OPD itu sama-sama memiliki UPTD di 14 kecamatan.
Kasubbag Program Disdik Sampang A. Modjalli enggan menjelaskan secara detail mengenai penggunaan anggaran di tiga kegiatan tersebut. Seperti jawaban Sekretaris Disdik Sampang Sumadi, Modjalli mengaku, anggaran pemeliharaan rutin hanya digunakan untuk membeli cat dan memperbaiki genting yang rusak.
”Tapi, anggaran itu (pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor) juga dianggarkan untuk UPTD di 14 kecamatan,” kata Modjalli tanpa menyebutkan pembagian dana pemeliharaan antara disdik dan 14 UPTD Selasa (6/6).
Dia beralasan tidak mengetahui pembagian anggaran pemeliharaan kantor. Sementara untuk rehabilitasi kantor, dia mengaku anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan gedung disdik dan UPTD. ”Saya tidak bisa jawab,” kelitnya.
Disinggung tentang rencana pembangunan kantor yang mencapai Rp 2.013.063.000, dia tidak bisa menjawab meski program tersebut merupakan tanggung jawabnya. Modjalli beralasan tidak ada petunjuk dari pimpinan untuk menjawab semua pertanyaan. ”Menunggu pimpinan saja,” dalihnya.
Kenapa di OPD lain yang memiliki UPTD anggarannya tidak sebesar disdik? Modjalli menjawab diplomatis. Dia mengaku tidak mengetahui anggaran di OPD lain. ”Ya saya tidak tahu. Tapi, yang jelas itu sudah atas persetujuan bersama antara kami dan DPRD,” klaimnya.
Sekretaris Jaka Jatim Tamsul menyampaikan, penganggaran yang dilakukan setiap OPD, termasuk disdik, dinilai mengesampingkan aspek manfaat dan tidak efisien. Sebab, dana yang diajukan tidak berdasar kebutuhan. ”Terkesan hanya untuk menghabiskan anggaran,” sebutnya.
Sumber : http://radarmadura.jawapos.com
BACA JUGA :
0 komentar:
Posting Komentar