BANGKALAN – Rekomendasi gubernur Jawa Timur tentang rasionalisasi belanja makanan dan minuman (mamin) tak diindahkan Pemkab Bangkalan. Itu terungkap dalam draf APBD Bangkalan 2017. Anggaran yang dialokasikan untuk mamin malah naik jadi Rp 16.291.500.247. Hal itu mengindikasikan bahwa pemkab tidak mau mengikuti saran gubernur.
Januari lalu, APBD Bangkalan 2017 divaluasi gubernur. Hasilnya, anggaran mamin Rp 14,8 miliar disuruh dirasionalisasi. Anggaran itu dinilai terlalu besar. Namun, bukannya mengikuti saran gubernur, anggaran mamin justru naik menjadi Rp 16.291.500.247.
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim Beny Sampir Wanto mengatakan, Pemkab Bangkalan tidak mengindahkan rekomendasi gubernur. Menurut dia, itu tidak menjadi masalah. Tapi, pemprov tidak bertanggung jawab jika di kemudian hari terdapat temuan.
”Alasan kenapa belanja mamin disuruh rasionalisasi, karena memang terlalu besar,” ujarnya. Benny menyampaikan, rekomendasi tersebut dibuat dengan perhitungan cermat. Anggaran mamin Rp 14,8 miliar jauh dari kepatutan. ”Makanya, waktu itu disuruh alihkan ke infrastruktur dan jembatan. Agar pembangunan tambah maju dan perekonomian masyarakat bisa merata,” jelasnya.
Namun, Pemkab Bangkalan mengabaikan rekomendasi gubernur tersebut. Menurut Benny, pemprov sama sekali tidak kecewa. ”Sifatnya kan saran. Dipatuhi atau tidak, ya itu kebijakan daerah,” ungkapnya.
Dia menilai, belanja mamin di Pemkab Bangkalan Rp 16,2 miliar memang besar. ”Tapi, semua itu terserah pemerintah daerah. Yang jelas, kalau ada temuan, harus ditanggung sendiri,” tandas dia.
Wakil Bupati Bangkalan Mondir A. Rofii menyatakan, anggaran untuk belanja mamin berdasar perhitungan komprehensif. Tidak mungkin dibuat asal-asalan karena harus dipertanggungjawabkan. ”Selama sesuai kebutuhan dan tidak dijadikan ladang keuntungan, saya pikir tidak masalah,” katanya.
Lagi pula, mamin merupakan kebutuhan sehari-hari. Namun, Wabup tetap akan selalu mengingatkan untuk menggunakan anggaran mamin sebaik-baiknya. ”Kalau misalnya ada yang nakal dan memanfaatkan dana mamin tersebut, ya tanggung sendiri akibatnya nanti,” ucapnya.
Ketua DPRD Bangkalan Imron Rosyadi memilih irit bicara. Dia tidak banyak berkomentar. Alasannya, tidak tahu pasti. ”Tanyakan ke BPKAD,” ucapnya.
Kepala BPKAD Bangkalan Syamsul Arifin belum bisa dimintai keterangan. Berkali-kali dihubungi, yang bersangkutan tidak merespons. Didatangi ke kantornya, yang bersangkutan tidak ada di tempat kerja.
Sumber : http://radarmadura.jawapos.com
BACA JUGA :
0 komentar:
Posting Komentar